Husain & Associate

      Pakistan adalah negara modern, demikian juga negara kita. Meski mayoritas memeluk agama Islam, kita tidak menyebutnya dalam konstitusi. Bukan berarti mengeluarkan agama dari kehidupan, tetapi karena kita telah mengekspresikannya dalam Pancasila, yang menjadi ajaran spiritual, moral, dan landasan etik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.   Muhammad Natsir, Pemimpin Masyumi, saat berpidato di Pakistan Institute for International Relation, Karachi, 1953   Pidato itu dikutip Bung Karno dan disampaikan dalam kuliah umum untuk sivitas akademika Universitas Indonesia, 7 Mei 1953. Kuliah Bung Karno berjudul "Negara Nasional dan Cita-cita Islam" terutama ditujukan untuk menjawab surat Dahlan Ranuwihardjo, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam, yang menanyakan relasi Pancasila dan Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.    Kesepahaman dan kebesaran jiwa para pendiri bangsa dalam merajut fondasi nasional dari kemajemukan bangsa itu sayangnya terus-menerus digerus oleh para po

                D emokrasi   adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa.  Demokrasi adalah bentuk pemerintahan  di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum . Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, adat  dan budaya  yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik  secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Landasan demokrasi mencakup kebebasan berkumpul , kebebasan berserikat   dan kebebasan berbicara , inklusivitas dan kebebasan politik , kewarganegaraa , hak

   Oleh: Adv. Husain Zain, SH   Permasalahan hutang piutang adalah termasuk di dalam ketentuan hukum perdata namun apabila dilakukan dengan kebohongan atau tipu muslihat maka termasuk di dalam ketentuan hukum pidana. Sehingga cara yang dapat anda lakukan adalah membuat laporan ke Polisi tentang tindak pidana penipuan. Dasar hukumnya adalah pasal 378 Kitab Undang-udang Hukum Pidana yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara".     Rumusan pasal tersebut diatas dapat diurailan dengan Unsur - unsur sbb: 1. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian keboh

Oleh: Adv. Husain Zain, SH     Berdasarkan pada Pasal 1457 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Harga dapat diartikan dengan alat pembayaran yang sah berupa sejumlah uang. Kemudian dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyebutkan bahwa hanya WNI yang dapat hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa. Maka sebelum transaksi jual beli tanah harus diteliti terlebih dahulu, mengenai jenis hak atas tanah sebagai transaksi jual beli tersebut, serta pihak yang menjadi pemegangnya. Dalam jual beli tanah, ada dua aturan mendasar yang harus dipenuhi yaitu proses transaksi dan keabsahan dokumen sertifikat. Proses jual beli tanah tidak boleh dilakukan dibawah tangan. Semua prosedur transaksinya harus dilakukan di hadapan pejabat negara atau yang disebut Pejabat

  Pasti diantara dari kita pernah m engalami seseorang yang mengutang kepada kita dengan jumlah besar lalu menjaminkan barang miliknya agar kita dapat mempercayai dia dapat membayar uang yang dipinjamnya. Ada yang menjaminkan dengan objek tanah, kendaraan, perhiasan dan lain-lain sebagainya, hal ini disesuaikan dengan jumlah uang yang dipinjam. Maka langkah selanjutnya membuat perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak terhadap peminjaman sesuai waktu peminjaman terakhir. Tetapi terkadang terjadi masalah pada saat jangka waktu peminjaman berkahir berdasarkan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, dan sipeminjam duit tidak kunjung mengembalikan uang pinjamannya. Karena banyaknya kebutuhan sehingga kita ingin  menjual objek jaminan yang diberikan pengutang tanpa sepengetahuannya dengan menjual barang jaminan sebagai pelunasan utang. Nahhh, hal ini diatur  didalam ketentuan Hukum positif  Negara kita karena sipemberi pinjaman atau kreditur tidak diperbolehkan men

Oleh: Adv. Husain Zain, SH A. Pengertian Lelang.  Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 1 Ayat (1), yang dimaksud dengan: Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menur untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.  B. Jenis-Jenis Lelang Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menter Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,  Jenis Lelang di bagi menjadi :  a. Lelang Eksekusi;  b. Lelang Noneksekusi Wajib; dan  c. Lelang Noneksekusi Sukarela 1. Lelang Eksekusi adalah Lelang Eksekusi adalah Lelang untuk melaksanakan  putusan atau penetapan pengadilan, dokumendokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundangundangan.  Lelang eksekusi terdiri dari : a. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN b. Lelang Eksekusi pengadilan;  c. Lel